Banda Aceh – Ketua Umum Galasantara, Wen Rimba Raya, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Dr. Husnan, ST., MP, pada Kamis (26/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, Wen menyerahkan sejumlah usulan program prioritas yang berasal dari wilayah Poros Tengah dan Barat Selatan Aceh.
Usulan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen politik yang telah disampaikan oleh Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur terpilih, Fadhlullah, SE (Dek Fad), kepada masyarakat Aceh, khususnya di kawasan yang selama ini relatif tertinggal dari pembangunan strategis.
Beberapa poin utama dalam dokumen usulan tersebut antara lain:
- Pembukaan lahan baru dan program perkebunan seluas 1.000 hektar untuk peningkatan pendapatan masyarakat berbasis komoditas lokal.
- Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Lokop Galasantara sebagai upaya percepatan pelayanan dan pembangunan wilayah terpencil.
- Program beasiswa pendidikan bagi generasi muda dari daerah tertinggal dan kurang mampu.
- Pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPI) untuk mendukung nelayan dan pengembangan ekonomi pesisir.
- Pemberdayaan masyarakat desa dan program padat karya untuk pengentasan kemiskinan.
- Normalisasi saluran irigasi dan drainase di Gampong Lam Bheu, sebagai bagian dari penanganan banjir.
Menurut Wen Rimba Raya, Galasantara sebagai forum masyarakat akar rumput terus berkomitmen mengawal aspirasi publik secara langsung kepada pemerintah, sesuai prinsip partisipatif dan keadilan pembangunan.
“Ini adalah momentum strategis bagi daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. Kami percaya di bawah kepemimpinan Mualem dan Dek Fad, suara dari poros tengah dan barat selatan akan lebih didengar dan diwujudkan dalam program nyata,” ujar Wen kepada wartawan usai pertemuan.
Kepala Bappeda Aceh, Dr. Husnan, menyambut baik inisiatif Galasantara dan menyatakan akan mempelajari secara teknis usulan-usulan tersebut agar dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2030.
“Kami terbuka terhadap semua bentuk aspirasi yang disampaikan secara terstruktur dan berbasis data. Prinsipnya, semua daerah di Aceh harus mendapatkan porsi pembangunan yang adil,” ujar Husnan.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal awal bagi kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat Aceh.