Banda Aceh – Aktivis Forum Galasantara, Wen Rimba Raya, menyampaikan sejumlah solusi strategis terkait pengelolaan tambang mineral dan batubara di wilayah Tengah dan Barat Selatan Aceh. Hal ini disampaikan langsung kepada Hasbalah, anggota Komisi III DPRA yang membidangi pertambangan, sebagai bentuk dorongan agar pengelolaan tambang di Aceh benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Aceh.

Pertama, Wen Rimba Raya meminta agar Pemerintah Aceh segera mencabut seluruh izin konsesi tambang yang telah dikeluarkan namun hingga kini tidak beroperasi. “Konsesi-konsesi tidur ini tidak hanya menghambat potensi ekonomi daerah, tapi juga menutup peluang masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam sektor strategis ini,” tegasnya.

Kedua, ia menyoroti lemahnya koordinasi antar pemangku kebijakan di Aceh, yang berdampak pada minimnya hasil tambang yang dinikmati oleh rakyat Aceh. “Tanpa sinergi dan keberpihakan pada kepentingan daerah, tambang hanya menjadi lahan eksploitasi tanpa jejak kesejahteraan,” tambahnya.

Ketiga, Wen Rimba Raya mendorong adanya regulasi khusus tambang rakyat. Namun, ia menilai hal ini sulit dilakukan karena hampir seluruh wilayah potensial telah dikunci dalam konsesi oleh pengusaha dari luar Aceh. “Lantas di mana ruang untuk tambang rakyat kalau semua lahan sudah dikuasai?” tanyanya kritis.

Keempat, ia mengusulkan agar Pemerintah Aceh dan DPRA merumuskan regulasi baru terhadap seluruh pemegang izin tambang mineral dan batubara, dengan dua poin utama:

• Pertama, wajibkan seluruh pemegang izin untuk menggunakan kontraktor pelaksana (man contractor) dari perusahaan lokal Aceh.
• Kedua, beri kesempatan bagi perusahaan lokal untuk melakukan coal getting di wilayah konsesi yang sudah berizin, dengan tetap memenuhi seluruh kewajiban hukum dan lingkungan yang berlaku.

“Kami ingin tambang menjadi alat kesejahteraan, bukan sekadar angka di atas kertas. Sudah saatnya rakyat Aceh menjadi pelaku, bukan hanya penonton,” tutupnya.